
FIB UNDIP – Dialog Kritis bertajuk “Menuju Indonesia Emas atau Cemas?: Membaca Kinerja Pemerintah dan Arah Masa Depan Indonesia” sukses digelar di Gedung ART CENTER A, Fakultas Ilmu Budaya, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang.
Agenda yang dimoderatori oleh Hendra Try Ardianto, S.IP., M.Si., ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan fakultas, akademisi, serta para mahasiswa yang memenuhi ruang Art Center untuk menyaksikan pemikiran kritis dari berbagai representasi elemen bangsa.
Acara diawali dengan proses registrasi peserta pada pukul 08.30 WIB, dilanjutkan dengan pembukaan resmi oleh panitia serta menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selepas itu, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Alamsyah, M.Hum., memberikan sambutan pembuka.
Dalam sambutannya, Dekan menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk senantiasa mengawal arah bangsa melalui kacamata ilmiah yang objektif. Dialog kritis semacam ini sangat penting untuk menguji apakah narasi besar “Indonesia Emas 2045” didasari oleh fondasi kebijakan yang kokoh atau justru menyimpan celah kecemasan bagi masyarakat.
Suara Lantang Mahasiswa: Dari Isu Kebebasan Sipil hingga Anggaran MBG
Sesi inti dialog berjalan dinamis dan memanas saat perwakilan gerakan mahasiswa dari dua universitas besar menyampaikan evaluasi objektif dan kegelisahan mereka terhadap realitas lapangan:
1. Gagasan Komunitas Akademik BEM Undip
Representasi dari Ketua BEM Undip, Nur Maajid Taufiqurrahman, menyoroti kecenderungan gaya kepemimpinan rezim saat ini yang dinilai jauh lebih dekat dengan aparat keamanan dibandingkan dengan masyarakat sipil sendiri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus mahasiswa yang ditangkap atau ditekan saat mencoba menyampaikan aspirasi dan berorasi di ruang publik.
Selain masalah demokrasi, BEM Undip mengkritisi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tergesa-gesa tanpa adanya uji coba yang matang di berbagai daerah, sehingga berpotensi membuang-buang anggaran negara dan membuka celah korupsi baru.
Isu krisis iklim seperti pemanasan global, kadar polusi udara yang memburuk, hambatan diversifikasi pangan, serta tingginya kecemasan mahasiswa tingkat akhir yang kesulitan mendapatkan kepastian lapangan kerja setelah lulus, juga menjadi poin utama yang mereka tuntut kepada pemerintah.
2. Perspektif Kritis BEM Universitas Brawijaya
Sejalan dengan koleganya, Ketua BEM Unibraw, Muhammad Azhar Zidane, menguliti janji penyediaan 19 juta lapangan pekerjaan oleh pemerintah yang hingga kini belum terealisasikan secara optimal, merubah optimisme publik menjadi pesimisme.
BEM Unibraw juga memaparkan hasil riset internal diskusi mahasiswa Universitas Brawijaya terkait anggaran fantastis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan biaya sekitar Rp1 Triliun per hari. Berdasarkan kalkulasi riset mahasiswa, alokasi dana sebesar itu sebenarnya mampu untuk menggratiskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa selama dua semester penuh.
Terakhir, mereka memperingatkan bahaya praktik Lektokrasi dimana kondisi di mana penguasa berniat buruk demi mengambil keuntungan kelompok serta menegaskan agar institusi kampus menjaga independensinya dan jangan sampai diintervensi oleh proyek-proyek titipan pemerintah.

Respons Pak Budiman: Membaca Pola Kurikulum Geoekonomi & Geopolitik
Menanggapi berbagai kritik tajam dan argumentatif dari para mahasiswa, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Indonesia, Bapak Budiman Sujatmiko, M.Sc., M.Phil., memberikan pandangan dari sudut pandang pembuat kebijakan.
Beliau menekankan bahwa dalam menemui dan mengurai suatu masalah bangsa, hal pertama yang harus dilihat secara jernih adalah cita-cita besar, visi, misi, serta ketulusan niat dari kebijakan tersebut. Setelah itu, barulah dihitung apa saja modal yang sudah dipunyai dan apa yang belum dipunyai oleh Indonesia sebagai satu kesatuan entitas.
Melalui materi presentasi visual yang dipaparkan Bapak Bapak Budiman Sujatmiko, M.Sc., M.Phil., di layar besar ART Center, jalannya pembangunan nasional dibedah secara filosofis dan strategis melalui tiga pendekatan besar:
1. Pola Perubahan Kurikulum Geoekonomi & Geopolitik Dunia
Pemerintah memetakan transformasi kekuasaan global ke dalam beberapa periode utama untuk menunjukkan posisi strategis Indonesia saat ini:
- 1945–1970 (Kompetisi Penguasa SDA): Era perebutan sumber daya alam ekstraktif (migas & mineral) di mana Bung Karno memimpin negara dunia ketiga melawan neo-kolonialisme.
- 1970–1995 (Kompetisi Industrialisasi & Manufaktur): Indonesia hanya berakhir menjadi target relokasi industri dan pasar konsumen asing tanpa keberanian membangun industri mandiri.
- 1995–2020 (Kompetisi Rekayasa Keuangan): Era pengelolaan investasi dan tata kelola moneter global.
- 2020–2045 (Kompetisi Digitalisasi & Data): Periode penguasaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Indonesia sedang berjuang keras agar tidak hanya menjadi pasar konsumen data bagi pihak asing.
- Pasca 2045 (Kompetisi Imajinasi): Arah masa depan yang menuntut kreativitas tanpa batas. Tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah mentransformasikan diri dari yang semula hanya menjadi “target pasar” menjadi “penentu kebijakan” di panggung dunia.
2. Tantangan Dunia Baru sebagai Pemicu Konsensus Global
Terdapat tiga transformasi besar dunia baru yang memaksa lahirnya konsensus ekonomi dan kerja baru yang harus diadaptasi oleh generasi muda Indonesia:
- Post-Scarcity (Pasca Kelangkaan): Konsep ekonomi di mana kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi tanpa biaya marginal yang berarti karena efisiensi produksi mesin/AI, energi terbarukan tak terbatas, dan logistik yang cepat.
- Post-Labour (Pasca Dunia Kerja): Sistem industri di mana peran tenaga kerja manusia dalam layanan dan produksi secara masif akan digantikan oleh AI dan robotik. Forum mempertanyakan bagaimana menciptakan insentif bagi masyarakat pasca-kerja ini.
- Post-Fiat Money (Pasca Uang Sentralisasi): Munculnya krisis kepercayaan terhadap sistem uang kertas (fiat) abad terakhir dan beralihnya tren dunia menuju mata uang digital serta kripto sebagai tanda munculnya era post-fiatcurrency system.
3. Sintesis Tahapan Kemajuan: Soekarno, Soemitro, dan Prabowo
Di akhir sesi presentasi, beliau menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini berupaya memadukan warisan pemikiran besar para tokoh bangsa terdahulu. Kebijakan nasional dijalankan dengan mengawinkan idealisme nasionalisme kerakyatan berbasis kedaulatan sumber daya alam milik Ir. Soekarno (Kurikulum 1 & 3) dengan teori ekonomi sosial dan berbasis industri milik Prof. Soemitro Djojohadikusumo (Kurikulum 2).
Sintesis tahapan kemajuan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran ini diwujudkan melalui empat pilar utama (Prioritas/Tahapan):
- K1: Hilirisasi SDA secara masif.
- K2: Industrialisasi berkelanjutan.
- K3: Financial Engineering (Rekayasa Keuangan & Pendanaan Mandiri).
- K4: Data Sovereignty (Kedaulatan Data Nasional).
Langkah integratif ini diambil guna menjamin kemandirian ekonomi Indonesia, mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, menjalankan intervensi moderat yang terukur, serta memastikan Indonesia tetap berperan aktif secara global.

Penutup dan Ruang Refleksi Bersama
Perdebatan multidimensi yang juga dikuliti oleh para penanggap pakar, Ibu Esther Sri Astuti, Ph.D. (Institute for Development of Economicams and Finance), Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Dr. Nur Hidayat, S.Sos., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro), dan Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, M.A. (Fakultas Ilmu Budaya), berhasil memberikan konklusi bahwa jalan menuju Indonesia Emas 2045 memang penuh dengan dinamika dan tantangan internal yang nyata.
Melalui penyampaian pendapat akhir dari audiens serta closing statement dari para tokoh di atas panggung, dialog ini resmi ditutup dengan komitmen bersama bahwa kontrol kritis dari mahasiswa dan akademisi di kampus akan tetap menjadi kompas terbaik bagi jalurnya roda pemerintahan demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan beradab.